BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal Akuntansi Sektor Publik dan organisasi non-laba terus
meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era
informasi. Dalam melaksanakan kegiatan
yang semakin rumit, informasi memegang
peranan semakin
penting. Salah satu
informasi yang dibutuhkan adalah nformasi akuntansi sektor publik, baik untuk
tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.
Karena kita sebagai mahasiswa
jurusan akuntansi, informasi mengenai akuntansi sektor public sangatlah
penting. Oleh karena itu
kami
berusaha menyajikan informasi mengenai akuntansi sektor public dalam bentuk
makalah yang berjudul Komparasi
Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat.
1.2 TUJUAN
PENULISAN
Adapun tujuan dari penulisan ini
adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai Komparasi Akuntansi
Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat .
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. SEJARAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah akuntansi sektor publik sebenarnya
telah ada sejak ribuan tahun lalu. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada
interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam
masyarakat. Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan
dizaman mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktik laporan bulanan
terkait dengan hasil pemumgutan pajak.
Di masa
selanjutnya, di akhir abad ke-14, praktik pencatatan transaksi keuangan
ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan
antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat.
Pada masa
modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan
dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang
mengikuti perkembangan organisasi pemerintah.
Dalam konteks
indonesia. Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran
pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling
besar dan dominan di negara ini.
Dari aspek
pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan atas
keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh Pemerintah Hindia
Belanda. Namun teknik yang digunakan masih mengacu pada sistem kameral yang
berorientasi pada pengendalian kas belaka.
Reformasi keuangan negara, yang ditandai dengan
lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lebih cepat
mendorong perkembangan akuntansi sektor. Tidak hanya pada pengembangan standar
akuntannsi yang lebih baku. Tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem
yang lebih andal.
2.2. TUJUAN
KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Akuntansi
sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis
(privat). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan
sektor privat, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut
juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme
pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam
lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannnya.
Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari
komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (privat).
2.3. ASUMSI—ASUMSI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Dalam realitas di masyarakat, akuntansi sektor publik
maupun akuntansi bisnis (privat) ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau
masyarakat. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang
hendak diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (privat) pasti akan mencari keuntungan
sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis
(privat), akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa
motif mencari keuntungan.
Pada tataran konsep, materi Akuntansi Sektor Publik secara
tersendiri diharapkan dapat meningkatkan
keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap
budaya manipulasi juga mendorong pemerintahan untuk lebih mengutamakan
stabilitas. Dampak lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan
fisik dan pembangunan nilai (reformasi), serta keahlian penyusunan sistem keuangan
akan menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia.
Pada awalnya, sektor publik muncul
akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah
luas. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan sektor publik sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi
dari pemerintah tetap
harus diikuti pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib
mengendalikan sektor publik lainnya yang
dikelola oleh organisasi nonpemerintah. Setiap warga negara mempunyai
kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian, mereka semua mempunyai hak
yang sama atas konsumsi barang dan juga pelayanan jasa publik. Karena itu,
intervensi pemerintah dengan fungsi
alokasinya atas penerimaan pajak masyarakat menjadi hal yang wajib.
Keunikan Akuntansi Sektor Publik adalah
cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik
yang berbeda. Selain itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktek
regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan dalam sektor
publik umumnya berbasis kas, dan laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas
publik. Akuntansi Sektor Publik dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik
atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor privat.
2.4. SEKTOR PUBLIK DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Pengertian sektor publik dapat kita
ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sektor komersial. Ada beberapa
persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Beberapa
kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara lain sebagai
berikut:
1
Keduanya merupakan bagian yang tidak
terpisah dalam sebuah system perekonomian nasional yang secara bersama-sama
menggunakan sumber daya dalam system perekonomian tersebut, baik sumber daya
financial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling bertransaksi dan
membutuhkan.
2
Keduanya sama-sama menghadapi sumber
daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu,
keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan
baik.
3
Keduanya mempunyai pola manajemen
keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana
penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.
4
Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya,
pemerintah menyediakan alat transportasi public, sementara ada juga pihak
swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi
umum untuk umum.
Sementara
itu, hal-hal umum yang membedakan organisasi sektor publik dengan perusahaan di
sektor privat secara signifikan adalah sebagai berikut :
Tabel
2.4
Perbedaan
Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Privat
Perbedaan
|
Sektor
Publik
|
Sektor
Privat
|
Tujuan Organisasi
|
Nonprofit motives
|
Profit motives
|
Sumber Pendanaan
|
Pajak, retribusi, utang, obligasi
pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb.
|
Pembiayaan internal : Modal
sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva
Pembiayaan eksternal : Utang
bank, obligasi, penerbitan saham.
|
Pertanggungjawaban
|
Pertanggungjawaban kepada
masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).
|
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditor.
|
Struktur Organisasi
|
Birokratis, kaku dan hierarkis.
|
Fleksibel: datar, piramid, lintas
fungsional, dsb.
|
Karakteristik Anggaran
|
Terbuka untuk publik.
|
Tertutup untuk publik.
|
Sistem Akuntansi
|
Cash Accounting
|
Accrual Accounting
|
1
Tujuan organisasi
Dilihat dari tujuannya,
organisasi sektor public berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol
terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat
semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama
organisasi bukan untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik,
seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum
transportasi publik,
dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan public,
tidak berarti organisasi sektor publik
sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sektor
publik juga memiliki
tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada
perusahaan-perusahaanmilik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan
financial pada organisasi sektor publik.
2
Sumber-sumber pendanaan
Struktur pembiayaan
sektor public berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat
resiko. Pada sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi,
laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri
dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak
berteentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapan. Sumber
pembiayaan pada sektor privat lebih fleksibel ddan memiliki variasi yang lebih
banyak. Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan
internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri
atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik.
Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utag bank, penerbitan obligasi,
dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public. Kebijakan
pemilihan strukrur modal pada sektor swasta lebih banyakdipengaruhi oleh factor
ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi.
Sedangkan pada sektor public, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak
hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan
politik dan sosial.
3
Pola Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban
manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor
privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan krditor
atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada
masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor public dalam
rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat (public fund). Pola pertanggungjawaban vertical (vertical
accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability)
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis
pertanggungjawaban sektor public tersebut merupakan elemen penting dari proses
akuntabilitas publik.
4
Struktur Organisasi
Struktur organisasi
pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur
organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor
privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional),
dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang
membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh
politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin,
termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh
terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki
fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas
organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh
pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat.
Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
permintaan konsumen.
5
Karakteristik Anggaran dan stokeholder
Jika dilihat dari
karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan
kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran
bukan sebagai rahasian Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat
tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia prusahaan.
Tabel
2.4.1
Perbedaan
stakeholder sektor publik dengan
sektor privat
Stakeholder Sektor Publik
|
Stakeholder Sektor Privat
|
Stakeholder Eksternal :
S Masyarakat
pengguna jasa publik.
S Masyarakat
pembayar pajak.
S Perusahaan
dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input
atas aktivitas organisasi.
S Bank
sebagai kreditor pemerintah.
S Badan-badan
internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
S Investor
asing dan Country Analyst.
S Generasi
yang akan datang.
|
Stakeholder Eksternal :
S Bank
sebagai kreditor.
S Serikat
buruh.
S Pemerintah.
S Pemasok.
S Distributor.
S Pelanggan.
S Masyarakat.
S Serikat
dagang (trade union).
S Pasar
modal.
|
Stakeholder Internal :
S Lembaga
negara (misalnya: Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb.
S Kelompok
politik (partai politik).
S Manajer
publik (Gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD).
S Pegawai
pemerintah.
|
Stakeholder Internal :
S Manajemen.
S Karyawan.
S Pemegang
saham.
|
6
Sistem
akuntansi
Perbedaan yang lain
adalah sistem
akuntansi yang digunakan. System akuntansi yang biasa digunakan pada sektor
privat adalah akuntansi berbasis akrual (accrual acconting), sedangkan pada
sektor publik
lebih banyak menggunakan system akuntansi berbasis kas (cash accounting).
2.5. PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN
SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Setiap organisasi yang bergerak di sektor publik maupun
sektor swasta(privat) ingin mencapai tujuannya melalui sumber
daya yang tersedia (manusia, modal, bahan baku, dan sebagainya). Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang terdiri
dari:
(1) Proses Perencanaan: Strategi yang
digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah atau mengurangi) aktivitas.
(2) Proses
Pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan dapat di
TABEL
2.5 Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Perencanaan
|
|
Sektor Publik
|
Sektor Bisnis
(Privat)
|
Disusun oleh bagian perencanaan
organisasi, staf, atau pengelola organisasi
|
Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut
|
Disahkan dengan regulasi publik
|
Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan
pemilik/ pengelola perusahaan
|
Hasil yang ingin dicapai adalah
kesejahteraan publik
|
Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit/laba yang
tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan
organisasi
|
Dalam organisasi sektor publik lainnya,
seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai politik, proses perencanaannya dilakukan
oleh staf dan pengelola yang berwujud dokumen perencanaan. Proses perencanaan
itu memberikan kekuatan yang efektif dalam menjalankan
peran pengelola. Selain itu, dokumen perencanaan juga merupakan sarana yang
efektif dan efisien dalam pengelolaan organisasi.
Dalam organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta
manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan
di organisasi swasta
tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait
dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang
ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan
pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang
ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai
profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara
organisasi sektor publik lebih mengutamakan pentingnya layanan kepada publik/
masyarakat.
2.6. PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Dalam
organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan
program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan
untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam
organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan
manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.
TABEL 2.6 Penganggaran dalam Sektor Publik dan
Sektor Privat
(Komersial)
Penganggaran
|
|
Sektor Publik
|
Sektor Privat
|
Penyusunan anggaran dilakukan bersama.
masyarakat dalam perencanaan program
|
Penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan,
pengelola perusahaan, atau pemilik usaha
|
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan.
oleh masyarakat
|
Tidak dipublikasikan
|
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D,
legislatif, dewan pengurus
|
Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik
Usaha
|
2.7. REALISASI ANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)
Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat(komersial), isu utama pada proses realisasi
anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor
publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta,
kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar
dari produknya.
Pada organisasi publik, masyarakat aktif
berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas
independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen
berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi
tersebut.
TABEL 2.7 Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik
dan Sektor Privat (Komersial)
Realisasi Anggaran
|
|
Sektor Publik
|
Sektor Privat
|
Kualitas
untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi
|
Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih
besar
|
Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran
|
Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk)
|