KOMPARASI SEKTOR PUBLIK Vs SEKTOR PRIVAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       LATAR BELAKANG

            Perkembangan kegiatan  pemerintahan atau dikenal Akuntansi  Sektor Publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang  peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah nformasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.

            Karena kita sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, informasi mengenai akuntansi sektor public sangatlah penting. Oleh karena itu kami berusaha menyajikan informasi mengenai akuntansi sektor public dalam bentuk makalah yang berjudul Komparasi Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat.

1.2       TUJUAN PENULISAN

            Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai Komparasi Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Sektor Privat .

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1.   SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Sejarah akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan dizaman mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktik laporan bulanan terkait dengan hasil pemumgutan pajak.

Di masa selanjutnya, di akhir abad ke-14, praktik pencatatan transaksi keuangan ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat.

Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintah.

Dalam konteks indonesia. Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini.

Dari aspek pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun teknik yang digunakan masih mengacu pada sistem kameral yang berorientasi pada pengendalian kas belaka.

 Reformasi keuangan negara, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lebih cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor. Tidak hanya pada pengembangan standar akuntannsi yang lebih baku. Tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih andal.

2.2.   TUJUAN KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (privat). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor privat, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannnya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (privat).

2.3.    ASUMSI—ASUMSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

Dalam realitas di masyarakat, akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis (privat) ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (privat) pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis (privat), akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan.

Pada tataran konsep, materi Akuntansi Sektor Publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap budaya manipulasi juga mendorong pemerintahan untuk lebih mengutamakan stabilitas. Dampak lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai (reformasi), serta keahlian penyusunan sistem keuangan akan menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia.

Pada awalnya, sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah luas. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan sektor publik sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi dari pemerintah tetap harus diikuti pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian, mereka semua mempunyai hak yang sama atas konsumsi barang dan juga pelayanan jasa publik. Karena itu, intervensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan pajak masyarakat menjadi hal yang wajib.

Keunikan Akuntansi Sektor Publik adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktek regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik umumnya berbasis kas, dan laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi Sektor Publik dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor privat.

2.4.      SEKTOR PUBLIK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

            Pengertian sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sektor komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Beberapa kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara lain sebagai berikut:

1           Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah system perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam system perekonomian tersebut, baik sumber daya financial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling bertransaksi dan membutuhkan.

2           Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik.

3           Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.

4           Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi public, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi umum untuk umum.

Sementara itu, hal-hal umum yang membedakan organisasi sektor publik dengan perusahaan di sektor privat secara signifikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Privat

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Privat
Tujuan Organisasi	Nonprofit motives	Profit motives
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb.	Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis.	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
Sistem Akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

1           Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor public berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama organisasi bukan untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan public, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaanmilik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan financial pada organisasi sektor publik.

2           Sumber-sumber pendanaan

Struktur pembiayaan sektor public berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak berteentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapan. Sumber pembiayaan pada sektor privat lebih fleksibel ddan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utag bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public. Kebijakan pemilihan strukrur modal pada sektor swasta lebih banyakdipengaruhi oleh factor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan pada sektor public, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.

3           Pola Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan krditor atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor public dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat (public fund). Pola pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor public tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

4           Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat. Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan permintaan konsumen.

5           Karakteristik Anggaran dan stokeholder

Jika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasian Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia prusahaan.

Tabel 2.4.1

Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor privat

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Privat
Stakeholder Eksternal : S  Masyarakat pengguna jasa publik. S  Masyarakat pembayar pajak. S  Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi. S  Bank sebagai kreditor pemerintah. S  Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. S  Investor asing dan Country Analyst. S  Generasi yang akan datang.	Stakeholder Eksternal : S  Bank sebagai kreditor. S  Serikat buruh. S  Pemerintah. S  Pemasok. S  Distributor. S  Pelanggan. S  Masyarakat. S  Serikat dagang (trade union). S  Pasar modal.
Stakeholder Internal : S  Lembaga negara (misalnya: Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb. S  Kelompok politik (partai politik). S  Manajer publik (Gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD). S  Pegawai pemerintah.	Stakeholder Internal : S  Manajemen. S  Karyawan. S  Pemegang saham.

6           Sistem akuntansi

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. System akuntansi yang biasa digunakan pada sektor privat adalah akuntansi berbasis akrual (accrual acconting), sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan system akuntansi berbasis kas (cash accounting).

2.5.      PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

Setiap organisasi yang bergerak di sektor publik maupun sektor swasta(privat) ingin mencapai tujuannya melalui sumber daya yang tersedia (manusia, modal, bahan baku, dan sebagainya). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:

(1)       Proses Perencanaan: Strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah atau mengurangi) aktivitas.

(2)       Proses Pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan dapat di

TABEL 2.5 Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)

Perencanaan
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Privat)
Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi	Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut
Disahkan dengan regulasi publik	Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/ pengelola perusahaan
Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik	Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit/laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi

Dalam organisasi sektor publik lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai politik, proses perencanaannya dilakukan oleh staf dan pengelola yang berwujud dokumen perencanaan. Proses perencanaan itu memberikan kekuatan yang efektif dalam menjalankan peran pengelola. Selain itu, dokumen perencanaan juga merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam pengelolaan organisasi.

Dalam organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan pentingnya layanan kepada publik/ masyarakat.

2.6.    PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

TABEL 2.6 Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)

Penganggaran
Sektor Publik	Sektor Privat
Penyusunan anggaran dilakukan bersama. masyarakat dalam perencanaan program	Penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan. oleh masyarakat	Tidak dipublikasikan
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D, legislatif, dewan pengurus	Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik Usaha

2.7.    REALISASI ANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (PRIVAT)

Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat(komersial), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.

Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

TABEL 2.7 Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)

Realisasi Anggaran
Sektor Publik	Sektor Privat
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi	Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran	Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk)